
April 2024
Recent Categories
Recent Posts
Post Archive
- August 2026
- July 2026
- June 2026
- May 2026
- April 2026
- March 2026
- February 2026
- January 2026
- December 2025
- November 2025
- October 2025
- September 2025
- August 2025
- July 2025
- January 2025
- December 2024
- November 2024
- August 2024
- July 2024
- June 2024
- May 2024
- April 2024
- March 2024
- October 2023
- September 2023
- August 2023
Catogery Tags
Connect With Us
-

Peran Vital Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Administrasi Publik
Arti Penting Putusan MK dalam Administrasi Publik Putusan MK memiliki arti penting yang luas dalam administrasi publik. Pertama, putusan MK menegaskan supremasi konstitusi sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan. Ini memastikan bahwa tidak ada pihak, termasuk pemerintah, yang berada di luar batas-batas yang ditetapkan oleh konstitusi. Kedua, putusan MK memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia…
-

Memahami Hak Angket dan Peran Penting dalam Fungsi Pengawasan oleh Legislatif
Hak angket merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem demokrasi yang memberikan wewenang kepada lembaga legislatif untuk melakukan penyelidikan, memeriksa, dan mengawasi kebijakan pemerintah secara mendalam. Dalam konteks Indonesia, hak angket diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pelaksanaannya. Dasar Hukum Hak Angket Pasal 20A ayat…
-
Pentingnya Dissenting Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia
Perbedaan pendapat dalam setiap proses pengambilan keputusan, termasuk di Mahkamah Konstitusi Indonesia (MK), adalah hal yang lumrah. Konsep dissenting opinion, atau pendapat terpisah, menjadi salah satu aspek penting dalam menunjukkan pluralitas dan keragaman pandangan dalam proses peradilan. Artikel ini akan menjelaskan mengapa dissenting opinion dalam putusan MK memiliki nilai penting dalam menjaga integritas, akuntabilitas, dan…
-

Standar Minimal Dosen MAP UNISRI Bergelar Doktor
Standar Dosen Prodi MAP UNISRI “Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi.” Kalimat itu tertulis eksplisit pada pasal 29 ayat 12 Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Karena tertulis di dalam peraturan perundang-undangan, maka isi kalimat itu…
-

Kebijakan Publik : Isu Fundamental dari Undang-Undang Cipta Kerja
Pengesahan Kebijakan Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Perppu Cipta Kerja telah disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang. Bisa dimaknai bahwa peraturan perundangan cipta kerja ini telah mendapat persetujuan bersama antara Presiden RI dan DPR. Semangat membangun bangsa dan negara terkandung dalam pengesahan ini. Walau demikian, masih ada kekhawatiran publik akan terjadinya eksploitasi SDM maupun SDA dengan dalih…
-

MAP UNISRI Seimbangkan Kompetensi, Fasilitasi, dan Regulasi
Kebutuhan Studi Lanjut Ilmu Administrasi Publik Studi pascasarjana, atau S2, saat ini dibutuhkan oleh PNS. Kebutuhan ini dikarena adanya kebijakan untuk mengembangkan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan. Termaktub dalam Surat Edaran Menpan RB Nomor 28 Tahun 2021, peningkatan kapasitas SDM aparatur ini berada dalam konteks percepatan. Percepatan transformasi SDM aparatur untuk mengurangi kesenjangan persyaratan jabatan,…
-

Magister Administrasi Publik (MAP) UNISRI SURAKARTA Cocok untuk Semua Bidang Studi Strata 1
Urusan Pemerintahan untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Artikel sebelumnya yang berjudul “MAP UNISRI SURAKARTA Memberi Kompetensi Mengelola Kepentingan Publik dan Urusan Pemerintahan” telah menunjukkan adanya banyak kebutuhan masyarakat yang berujung pada banyaknya urusan pemerintahan. Artikel ini akan menunjukkan bagaimana rangkaian hubungan dari banyaknya urusan pemerintahan hingga cocok dengan bidang studi Administrasi Publik. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat merupakan fakta…
-

MAP UNISRI SURAKARTA Memberi Kompetensi Mengelola Kepentingan Publik dan Urusan Pemerintahan
Kepentingan Publik, Urusan Pemerintahan, dan Pemerintah Ilmu Administrasi Publik pada intinya adalah ilmu yang mempelajari cara mengelola kepentingan publik dan urusan publik. Melihat pada poin hal yang dikelola, kita dapat melihat betapa luas cakupannya. Bisa dikatakan mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Bisa dikatakan mencakup seluruh rentang waktu kehidupan masyarakat. Mengapa demikian? Kepentingan publik dan urusan…
