April 2024

Akhir-akhir ini publik kerap menyaksikan kebijakan pemerintah yang secara administratif “benar”, tetapi secara sosial dan moral menimbulkan kegelisahan. Penggusuran dinyatakan sah, digitalisasi layanan dinilai efisien, proyek infrastruktur dianggap sukses namun suara warga terdampak sering kali tenggelam. Di sinilah persoalan mendasarnya, kebijakan publik semakin rapi secara prosedural, tetapi kering secara refleksi dan etika. Fenomena ini menandai…

Know More

Isu krisis lingkungan di Indonesia mulai dari degradasi hutan, konflik agraria, krisis air perkotaan, hingga kerentanan iklim sering diperlakukan sebagai persoalan teknis-ekologis semata. Pemerintah merespons dengan menambah regulasi, memperkuat standar AMDAL, atau meluncurkan program hijau berbasis proyek. Namun, fakta di lapangan menunjukkan paradoks akan regulasi bertambah, institusi dibentuk, tetapi kualitas lingkungan terus menurun. Di sinilah…

Know More

Dalam praktik pemerintahan daerah di Indonesia, Barang Milik Daerah (BMD) selama ini lebih sering dipahami sebagai objek administratif semata yang dicatat, diamankan, diaudit, dan dipertanggungjawabkan. Perspektif ini menjadikan aset daerah identik dengan beban pengelolaan (cost center), bukan sebagai sumber nilai tambah ekonomi dan sosial. Akibatnya, banyak aset daerah yang menganggur (idle assets), tidak produktif, bahkan…

Know More

Selama bertahun-tahun, aset publik pemerintah daerah dalam terminologi regulasi dikenal sebagai Barang Milik Daerah (BMD) lebih sering dipahami sebatas inventaris administratif. Tanah, bangunan, dan infrastruktur dicatat, diamankan, dan dipelihara agar tidak hilang atau bermasalah secara hukum. Namun, di tengah tuntutan pembangunan daerah yang semakin kompleks dan keterbatasan fiskal yang nyata, cara pandang tersebut kian tidak…

Know More

Dalam satu dekade terakhir, pemerintah dihadapkan pada situasi yang semakin kompleks, cepat berubah, dan penuh ketidakpastian. Krisis kesehatan, disrupsi teknologi, perubahan iklim, hingga ketegangan sosial-politik muncul silih berganti, sering kali tanpa peringatan yang memadai. Ironisnya, respons kebijakan publik kerap baru hadir setelah masalah membesar. Fenomena ini menegaskan satu persoalan mendasar akan pemerintahan yang masih bekerja…

Know More

Dalam beberapa tahun terakhir, wacana mengenai tata kelola pemerintahan di Indonesia mengalami pergeseran penting. Jika sebelumnya birokrasi sering dipersepsikan sebagai mesin administratif yang hierarkis dan kaku, kini pemerintah baik pusat maupun daerah dituntut untuk tampil lebih humanis, transparan, dan kolaboratif. Di tengah perubahan tersebut, muncul satu pendekatan yang semakin relevan dan banyak dibicarakan adalah paradigma…

Know More

Dalam beberapa tahun terakhir, diskursus kebijakan publik di Indonesia menghadapi situasi yang semakin kompleks bukan hanya karena persoalan klasik seperti keterbatasan anggaran, birokrasi yang lamban, atau ketimpangan pembangunan, tetapi juga karena munculnya fenomena baru dalam ruang digital yaitu post-truth. Istilah ini merujuk pada kondisi ketika fakta objektif tidak lagi menjadi rujukan utama dalam pembentukan opini…

Know More

Kompleksitas kebijakan publik menuntut pendekatan analitis yang mampu mengakomodasi berbagai tujuan, nilai, dan kepentingan para pemangku kepentingan. Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) menjadi salah satu metodologi yang relevan dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, terutama dalam menghasilkan keputusan yang lebih rasional, transparan, dan berbasis bukti.  Pemerintahan modern dihadapkan pada persoalan yang bersifat kompleks, multidimensional, dan melibatkan…

Know More