September 2025

Partisipasi publik memegang peran penting dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi. Namun kualitas partisipasi tidak selalu sebanding dengan banyaknya forum yang disediakan pemerintah. A Ladder of Citizen Participation yang diperkenalkan Sherry Arnstein (1969) memberikan kerangka untuk menilai tingkat kekuasaan warga dalam proses kebijakan. Tangga ini terdiri dari delapan tingkatan, yang bergerak…

Know More

Ketika kita membayangkan tata kelola pemerintahan, yang muncul biasanya adalah lembaga formal: kementerian, dinas, atau pemerintah daerah. Namun, jauh sebelum negara modern berdiri, masyarakat di Nusantara sudah lebih dulu memiliki sistemnya sendiri yang disebut customary institutions atau lembaga adat. Yang menarik, meskipun dunia berubah cepat, lembaga adat tetap bertahan dan bahkan semakin penting dalam berbagai…

Know More

“Saya hanya menjalankan perintah.” Kalimat itu terdengar sederhana, bahkan masuk akal tetapi dalam sejarah manusia, justru kalimat seperti itulah yang sering menjadi pembenaran bagi kekerasan, penindasan, dan kebijakan yang menyesatkan. Enam dekade lalu, seorang psikolog dari Yale University, Stanley Milgram, mencoba menjawab pertanyaan klasik, mengapa seseorang dapat melakukan hal kejam hanya karena diperintah oleh otoritas?.…

Know More

Dalam praktik tradisional, kebijakan publik sering diasosiasikan dengan peraturan, larangan, dan sanksi. Negara menjadi pengendali utama yang menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan warga. Namun pendekatan semacam itu tidak selalu efektif, terutama ketika kebijakan bersentuhan langsung dengan perilaku individu dan kebiasaan sosial. Sebaliknya, dalam beberapa tahun terakhir muncul paradigma baru: membuat kebijakan yang…

Know More

Dalam teori politik modern, civil society atau masyarakat sipil sering dianggap pilar utama demokrasi dan pembangunan. Ia diharapkan menjadi penyeimbang negara, ruang partisipasi warga, serta wadah kontrol sosial terhadap kekuasaan. Tapi dalam praktik di banyak daerah Indonesia kekuatan civil society kerap tak sekuat teorinya. Alih-alih menjadi kekuatan penggerak pembangunan, sebagian masyarakat sipil justru terjebak dalam…

Know More

Di banyak kantor pelayanan publik, dari pengurusan sertifikat tanah hingga izin usaha, selalu ada sesuatu yang disebut “jalur cepat”. Tawaran ini sering datang dengan biaya tambahan, kadang disebut uang rokok atau biaya administrasi tak resmi. Fenomena ini bukan sekadar kasus individu yang nakal tetapi  lahir dari celah sistemik yang ada di antara kepentingan publik dan…

Know More

Bayangkan dua pesan dikirim kepada warga untuk mengingatkan pembayaran pajak daerah.Pesan pertama berbunyi formal dan kaku “Wajib pajak diharapkan segera melunasi kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.” Pesan kedua lebih hangat dan persuasive “Terima kasih sudah berkontribusi bagi pembangunan kota. Ayo segera lunasi pajak Anda agar jalan dan taman kota makin baik.” Pertanyaannya, pesan apa yang…

Know More

Administrasi publik modern dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, efisien, dan akuntabel. Tantangan ini sejatinya memiliki kesamaan dengan persoalan yang dihadapi dunia industri pada pertengahan abad ke-20. W. Edwards Deming (1900–1993) adalah seorang ahli statistik Amerika Serikat menawarkan pendekatan manajemen mutu yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Pemikirannya kemudian mengubah wajah industri Jepang…

Know More