PERTARUNGAN MODAL DAN KEDAULATAN RAKYAT (CORPORATOCRACY VS DEMOCRACY)

Demokrasi modern sering dipuji sebagai sistem politik paling ideal karena menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Melalui mekanisme pemilu partisipasi warga negara dan prinsip check and balance, demokrasi bertujuan memastikan bahwa keputusan politik mencerminkan aspirasi masyarakat luas. Namun realitas politik kontemporer menunjukkan bahwa demokrasi tidak berdiri dalam ruang hampa ia kerap berbenturan dengan kekuatan lain yang sangat dominan yakni corporatocracy yaitu suatu kondisi ketika korporasi besar memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan publik, regulasi, bahkan arah pembangunan negara. Pertarungan antara demokrasi dan corporatocracy bukan sekadar wacana teoritis ia nyata hadir dalam kehidupan sehari-hari ketika rakyat mendapati bahwa suara mereka di bilik pemilu sering kali kalah oleh kekuatan modal besar yang bekerja di balik layar. Pertanyaan penting pun muncul, sebenarnya siapa yang sesungguhnya mengendalikan masa depan sebuah negara, rakyat atau korporasi?

Idealisme vs Realitas Politik

Secara normatif, demokrasi bertumpu pada prinsip kedaulatan rakyat. Menurut Robert A. Dahl dalam Polyarchy (1971) menegaskan bahwa demokrasi harus menjamin adanya kompetisi politik yang sehat, partisipasi luas dari masyarakat, serta kebebasan sipil yang terlindungi. Dalam pandangan Dahl, demokrasi bukan hanya prosedur memilih wakil rakyat, melainkan sebuah sistem yang menjamin keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan namun dalam praktiknya demokrasi sering kali berjalan tidak sesuai dengan idealismenya terdapat biaya politik yang sangat tinggi terutama dalam sistem pemilu langsung membuat kandidat dan partai politik kerap bergantung pada sponsor dari pemilik modal ketika ketergantungan ini terjadi demokrasi berpotensi terjebak dalam paradoks, rakyat secara prosedural memiliki suara tetapi substansi kebijakan lebih ditentukan oleh donatur besar. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara berkembang. Bahkan di Amerika Serikat yang sering dijadikan model demokrasi liberal perdebatan mengenai pengaruh corporate lobbying terhadap kebijakan nasional masih terus berlangsung dengan kata lain demokrasi sebagai cita-cita luhur seringkali dikompromikan dengan realitas modal.

Kuasa Modal yang Menyelinap

Istilah corporatocracy merujuk pada kondisi ketika korporasi besar bukan hanya aktor ekonomi, tetapi juga pemain politik yang mampu mengarahkan jalannya negara. John Perkins dalam Confessions of an Economic Hitman (2004) menggambarkan bagaimana perusahaan transnasional melalui utang dan investasi dapat menundukkan kedaulatan ekonomi negara berkembang demi kepentingan mereka. Sosiolog C. Wright Mills dalam The Power Elite (1956) menekankan bahwa kekuasaan modern terkonsentrasi di tangan segelintir elite yang menguasai tiga pilar utama yaitu ekonomi, politik, dan militer. Bagi Mills, inilah wujud nyata dari dominasi yang melampaui batas demokrasi. Corporatocracy dapat dipandang sebagai perwujudan konkret dari power elite di mana perusahaan besar tidak hanya berbisnis, melainkan juga menentukan arah kebijakan publik.

Kekuasaan corporatocracy bekerja dalam berbagai cara:

• Pendanaan politik, melalui kontribusi besar terhadap kampanye calon tertentu.
• Lobi regulasi, dengan menekan pembuat kebijakan agar aturan berpihak pada korporasi.
• Kontrol media, melalui konglomerasi kepemilikan media yang membentuk opini publik.
• Penguasaan infrastruktur, terutama pada sektor vital seperti energi, telekomunikasi, dan sumber daya alam.

Dengan strategi ini korporasi tidak hanya mengendalikan pasar tetapi juga menciptakan kondisi sosial-politik yang menguntungkan bagi kelangsungan bisnis mereka.

Titik Benturan Corporatocracy dan Democracy

Hubungan antara demokrasi dan corporatocracy tidaklah harmonis. Di atas kertas, demokrasi menjanjikan kedaulatan rakyat, tetapi dalam praktiknya ia kerap berbenturan dengan kepentingan modal besar. Benturan ini dapat dilihat dari beberapa aspek penting.

Pendanaan politik 

Pemilu adalah jantung demokrasi, namun proses ini memerlukan biaya yang sangat besar. Mulai dari kampanye, logistik, hingga mobilisasi massa, semua menuntut dukungan finansial yang tidak sedikit. Di sinilah korporasi masuk sebagai sponsor utama. Kandidat yang memperoleh dukungan modal lebih besar cenderung memiliki peluang lebih besar pula untuk memenangkan kontestasi. Akibatnya demokrasi yang seharusnya menghadirkan representasi aspirasi rakyat sering kali justru menghasilkan representasi kepentingan korporasi akibatnya politik pun berubah menjadi arena tawar-menawar antara pemilik modal dan calon penguasa.

Regulasi yang bias 

Dalam idealisme demokrasi, kebijakan publik dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat luas. Namun dalam praktik corporatocracy regulasi kerap dirancang untuk menguntungkan perusahaan besar misalnya regulasi sering lebih memprioritaskan kepentingan investasi dibanding kelestarian alam dan hak masyarakat lokal.

kontrol media dan opini publik 

Demokrasi membutuhkan ruang publik yang bebas, terbuka, dan sehat agar rakyat dapat menyampaikan pandangan secara setara namun kenyataannya sebagian besar media dimiliki oleh konglomerasi kondisi ini membuat framing berita dapat diarahkan untuk memperkuat citra tertentu atau melemahkan lawan politik yang mengancam kepentingan bisnis. Masyarakat memang memiliki kebebasan berbicara tetapi suara mereka sering tenggelam oleh narasi besar yang diproduksi dan dikendalikan oleh pemilik modal dengan demikian opini publik yang seharusnya otonom dalam demokrasi menjadi rentan dimanipulasi.

Kebijakan pembangunan 

Demokrasi idealnya memastikan pembangunan berlangsung adil dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat namun dalam kerangka corporatocracy pembangunan sering kali dimaknai sebagai proyek-proyek raksasa yang menguntungkan investor. Infrastruktur skala besar, kawasan industri, atau proyek ekstraktif sering disusun tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat lokal akibatnya masyarakat adat, komunitas pedesaan, atau kelompok rentan harus menanggung dampak sosial dan ekologis, sementara keuntungan utama jatuh ke tangan korporasi besar.

Benturan-benturan tersebut menunjukkan bahwa demokrasi dan corporatocracy berada dalam ketegangan struktural yang sulit dihindari. Demokrasi berupaya mempertahankan kedaulatan rakyat, sementara corporatocracy mendorong dominasi modal. Pertarungan keduanya akan menentukan apakah negara benar-benar berpihak pada rakyat, atau justru menjadi alat bagi kepentingan segelintir elite bisnis-politik.

Mencari Jalan Tengah Antara Demokrasi Ekonomi dan Civil Society

Menolak peran korporasi secara total tidak realistis. Korporasi memang memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan inovasi teknologi. Tantangannya adalah bagaimana menata ulang relasi antara korporasi dan demokrasi agar lebih seimbang. Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan:

Transparansi Pendanaan Politik

Publik berhak mengetahui siapa yang mendanai kandidat atau partai politik. Transparansi ini dapat mengurangi potensi konflik kepentingan.

Regulasi Anti-Monopoli

Negara perlu memastikan bahwa tidak ada korporasi yang terlalu dominan hingga mampu mengendalikan seluruh sektor. Regulasi yang sehat akan melindungi persaingan dan mencegah konsentrasi kekuasaan ekonomi.

Penguatan Civil Society

Organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media independen perlu terus mengawasi kebijakan publik. Dengan begitu, demokrasi tidak sepenuhnya tersandera oleh modal.

Partisipasi Publik Substantif

Demokrasi tidak boleh berhenti pada pemilu, rakyat harus diberi ruang untuk terlibat dalam perumusan kebijakan misalnya melalui konsultasi publik, forum deliberatif, atau partisipasi digital.

Penutup

Pertarungan antara corporatocracy dan democracy adalah pertarungan tentang siapa yang sebenarnya berkuasa dalam sebuah negara. Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan sementara corporatocracy menempatkan modal sebagai pengendali utama Jika demokrasi dibiarkan sepenuhnya tunduk pada logika pasar dan modal maka kedaulatan rakyat hanya akan menjadi slogan kosong namun jika demokrasi mampu menata ulang relasinya dengan korporasi dengan memperkuat regulasi, transparansi, serta partisipasi publik maka masih ada harapan bahwa demokrasi tidak hanya menjadi prosedur, melainkan juga substansi yang benar-benar mengabdi pada kepentingan rakyat. Seperti yang diingatkan Robert Dahl, demokrasi sejati hanya bisa bertahan jika rakyat terus terlibat secara aktif dan kritis tanpa itu demokrasi hanya akan menjadi panggung yang dimainkan oleh segelintir elite bisnis dan politik, sementara rakyat tetap menjadi penonton.