KETIKA CIVIL SOCIETY TERJEBAK LOGIKA MISTIKA MENJADI HAMBATAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam teori politik modern, civil society atau masyarakat sipil sering dianggap pilar utama demokrasi dan pembangunan. Ia diharapkan menjadi penyeimbang negara, ruang partisipasi warga, serta wadah kontrol sosial terhadap kekuasaan. Tapi dalam praktik di banyak daerah Indonesia kekuatan civil society kerap tak sekuat teorinya. Alih-alih menjadi kekuatan penggerak pembangunan, sebagian masyarakat sipil justru terjebak dalam logika mistika yakni cara berpikir yang mengandalkan keyakinan simbolik, relasi patron, atau otoritas moral, alih-alih analisis rasional dan data empiris. Logika mistika bukan berarti mistisisme keagamaan, melainkan pola pikir sosial yang memuliakan figur dan tradisi tanpa ruang kritik. Dalam logika ini, kebenaran tidak dicari lewat argumen, tapi lewat restu tokoh. Kebijakan publik dinilai bukan dari efektivitasnya, tapi dari siapa yang mengusulkannya. Kritik terhadap pemerintah bisa dianggap dosa sosial, sementara kepatuhan terhadap penguasa sering dipersepsikan sebagai kesetiaan budaya.

Mistik yang Membius Rasionalitas

Fenomena ini mudah ditemukan di level local di banyak daerah, organisasi masyarakat sipil, tokoh adat, atau bahkan lembaga keagamaan kerap menjadi bagian dari sistem kekuasaan simbolik. Mereka tampil sebagai pengawal moral,tetapi jarang sebagai penggerak perubahan. Ketika pemerintah daerah meluncurkan program pembangunan diskusi publik sering kali berhenti pada tahap seremonial, tidak ada uji kebijakan, tidak ada evaluasi berbasis data, tidak ada keberanian untuk berkata “tidak” pada penguasa. Civil society kehilangan daya kritisnya karena terlalu larut dalam romantika harmoni sosial padahal harmoni yang tidak disertai rasionalitas bisa berubah menjadi stagnasi di balik keheningan itu kebijakan yang bias kepentingan bisa berjalan mulus tanpa perlawanan.

Dari Nalar ke Simbol

Masalahnya bukan pada masyarakat sipil sebagai institusi tetapi pada cara berpikir masyarakatnya. Dalam banyak kasus, logika mistika menanamkan keyakinan bahwa perubahan terlalu berisiko karena bisa “mengganggu keseimbangan alam” atau “menentang warisan leluhur.” Akibatnya, kebijakan inovatif dianggap berbahaya, dan kritik dilabeli sebagai sikap tidak sopan. Contohnya terlihat dalam pengelolaan sumber daya alam. Di satu sisi, tokoh lokal menolak modernisasi dengan alasan menjaga tradisi, namun di sisi lain, sumber daya alam terus dieksploitasi oleh aktor politik dan korporasi. Masyarakat sipil seakan kehilangan arah dan tidak sepenuhnya tradisional, tapi juga belum modern secara rasional. Inilah yang disebut cultural trap, jebakan budaya yang membuat civil society tampak hidup, tetapi sesungguhnya lumpuh dalam berpikir kritis.

Menyalakan Rasionalitas Publik

Agar civil society benar-benar menjadi kekuatan pembangunan ia harus berani menyalakan kembali nalar publik. Bukan berarti menolak nilai-nilai lokal tapi menempatkannya dalam kerangka reflektif. Nilai lokal penting sebagai fondasi moral tapi keputusan publik tetap harus diuji dengan logika dan bukti. Dalam istilah Jurgen Habermas, ruang publik yang sehat lahir ketika komunikasi berlangsung atas dasar argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam istilah sederhananya masyarakat sipil harus belajar berkata “mengapa,” bukan hanya “iya.” Karena pada akhirnya pembangunan daerah bukan soal membangun jalan atau gedung, tapi membangun kesadaran warga untuk berpikir kritis dan rasional terhadap kebijakan tanpa itu civil society hanya akan menjadi ornamen demokrasi indah dipandang tapi tidak berfungsi.

Penutup

Tugas utama civil society di Indonesia hari ini bukan lagi sekadar menjadi watchdog, melainkan menjadi ruang pembelajaran rasionalitas publik dari logika mistika menuju logika kritis dan dari kesetiaan simbolik menuju keberanian argumentatif. Kita tak perlu mematikan mistika masyarakat karena di dalamnya ada nilai kebersamaan dan spiritualitas yang berharga tetapi mistika perlu diberi cahaya nalar, agar tidak berubah menjadi kabut yang menutupi arah pembangunan selama civil society masih terjebak dalam logika mistika, pembangunan daerah hanya akan berjalan di permukaan, penuh seremoni, minim substansi. Sudah saatnya kita menyeimbangkan antara nalar dan nilai, antara budaya dan bukti karena tanpa nalar, mistika hanyalah keheningan yang membius bukan kekuatan yang mencerahkan.