SEBERAPA JAUH KITA AKAN PATUH PADA OTORITAS ?

SEBERAPA JAUH KITA AKAN PATUH PADA OTORITAS ?

“Saya hanya menjalankan perintah.” Kalimat itu terdengar sederhana, bahkan masuk akal tetapi dalam sejarah manusia, justru kalimat seperti itulah yang sering menjadi pembenaran bagi kekerasan, penindasan, dan kebijakan yang menyesatkan. Enam dekade lalu, seorang psikolog dari Yale University, Stanley Milgram, mencoba menjawab pertanyaan klasik, mengapa seseorang dapat melakukan hal kejam hanya karena diperintah oleh otoritas?. Milgram melakukan eksperimen untuk menguji sejauh mana peserta akan mematuhi instruksi dari seorang otoritas, bahkan ketika instruksi tersebut bertentangan dengan hati nurani mereka. Subjek diminta untuk memberikan kejutan listrik (yang sebenarnya tidak ada) kepada “murid” (seorang aktor) setiap kali murid salah menjawab pertanyaan. Otoritas (peneliti) terus mendorong subjek untuk melanjutkan, meskipun murid menunjukkan tanda-tanda kesakitan yang ekstrem. Hasilnya mengejutkan, yaitu 26 dari 40 peserta memberikan kejutan listrik hingga tingkat tertinggi, menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap figur otoritas. Eksperimen itu membongkar satu kenyataan pahit bahwa kita sering kali lebih patuh pada otoritas daripada pada nurani sendiri.

Kepatuhan yang Rasional Tetapi Berbahaya

Eksperimen Milgram menunjukkan betapa kuatnya pengaruh otoritas terhadap perilaku manusia ketika seseorang berada dalam struktur yang hierarkis, terutama dengan simbol-simbol kekuasaan (jas laboratorium, jabatan, aturan formal), ia cenderung mentaati perintah bahkan ketika bertentangan dengan hati nurani. Fenomena ini tidak hanya relevan dalam dunia militer atau laboratorium psikologi. Dalam manajemen publik, birokrat, pegawai negeri, atau aparatur pemerintahan sering kali juga dihadapkan pada dilema serupa antara patuh pada atasan atau taat pada etika publik.

Ketika Kepatuhan Mengalahkan Integritas

Banyak kasus maladministrasi dan pelanggaran kebijakan berakar dari logika kepatuhan yang keliru. Dalam sistem birokrasi yang hierarkis, perintah sering kali diikuti tanpa kritik bukan karena semua orang sepakat, tetapi karena ada rasa takut, loyalitas semu, atau sekadar kebiasaan administratif.

Contohnya dapat kita lihat pada praktik penyalahgunaan anggaran, manipulasi data, atau keputusan diskriminatif yang tetap dijalankan hanya karena dianggap “perintah atasan”. Dalam konteks ini, eksperimen Milgram memberi peringatan keras bahwa kita dapat menjadi alat kekuasaan yang menindas, bahkan tanpa sadar.

Manajemen Publik dan Kepatuhan Struktural

Dalam manajemen publik modern, kepatuhan tidak hanya dimaknai sebagai tunduk pada peraturan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral. New Public Management (NPM) dan Good Governance mencoba menyeimbangkan antara efisiensi birokrasi dan akuntabilitas publik. Namun, realitanya, banyak aparatur yang masih terjebak dalam budaya hierarki di mana ketaatan kepada atasan lebih penting daripada keberpihakan kepada masyarakat. Kepatuhan yang berlebihan tanpa refleksi justru dapat menumbuhkan “otoritarianisme halus” dalam birokrasi. Pemerintah menjadi mesin ketaatan, bukan arena dialog dan inovasi.

Kepatuhan yang Cerdas

Kita tentu membutuhkan kepatuhan dalam organisasi publik agar kebijakan berjalan teratur. Namun, yang lebih penting adalah “kepatuhan yang cerdas” yaitu ketaatan yang tetap mengandung kesadaran moral, keberanian bertanya, dan tanggung jawab sosial. Dalam era tata kelola pemerintahan yang transparan dan demokratis, kepatuhan buta bukan lagi kebajikan. Sebaliknya, yang kita butuhkan adalah birokrat dan manajer publik yang berani menolak perintah yang salah, yang menjunjung nilai kemanusiaan lebih tinggi dari sekadar hirarki.

Refleksi untuk Kita Semua

Filsuf politik Hannah Arendt pernah menulis bahwa kejahatan terbesar dalam sejarah sering dilakukan bukan oleh orang jahat, tetapi oleh mereka yang “hanya menjalankan perintah.” Kata-kata itu relevan untuk birokrasi manapun. Di era di mana kebijakan publik semakin kompleks, kepatuhan tanpa refleksi dapat menimbulkan bencana moral dan administratif sekaligus.

Penutup

Kita mungkin tak lagi berada di ruang laboratorium Milgram. Tapi eksperimen itu hidup setiap kali seorang pegawai negeri menunduk pada perintah yang salah, atau seorang pejabat diam terhadap kebijakan yang melukai publik. Rantai kepatuhan itu tak selalu terlihat, ia dapat berwujud rasa takut, rasa sungkan, atau sekadar keinginan untuk aman dalam sistem. Namun, pemerintahan yang benar-benar berpihak pada rakyat hanya dapat lahir dari keberanian moral untuk berkata tidak bahkan kepada otoritas yang tampak tak tersentuh.

Leave a Reply