Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) dalam Tata Kelola Pemerintahan dan Perumusan Kebijakan Publik

Kompleksitas kebijakan publik menuntut pendekatan analitis yang mampu mengakomodasi berbagai tujuan, nilai, dan kepentingan para pemangku kepentingan. Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) menjadi salah satu metodologi yang relevan dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, terutama dalam menghasilkan keputusan yang lebih rasional, transparan, dan berbasis bukti.  Pemerintahan modern dihadapkan pada persoalan yang bersifat kompleks, multidimensional, dan melibatkan banyak aktor. Proses perumusan kebijakan tidak lagi bergantung pada satu indikator tunggal, tetapi melibatkan berbagai kriteria seperti aspek ekonomi, sosial, lingkungan, politik, serta risiko tata kelola. Dalam konteks tersebut, Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) memberikan kerangka kerja sistematis yang memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengevaluasi alternatif berdasarkan banyak kriteria secara simultan. MCDA telah diterapkan luas dalam manajemen publik, mulai dari perencanaan pembangunan, prioritisasi program, pengambilan keputusan investasi publik, analisis risiko, hingga evaluasi kebijakan. Relevansi MCDA semakin meningkat seiring tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan.

Konsep dan Prinsip Dasar MCDA

MCDA adalah pendekatan analitis yang digunakan untuk mengevaluasi alternatif keputusan berdasarkan berbagai kriteria yang tidak selalu bersifat homogen atau dapat dikuantifikasi secara langsung. Secara umum, MCDA memiliki beberapa prinsip dasar:

1. Multidimensionalitas

MCDA memungkinkan analisis yang mempertimbangkan berbagai aspek: ekonomi, sosial, lingkungan, teknis, risiko, serta nilai-nilai publik.

2. Transparansi dalam Penilaian

Setiap kriteria dan bobotnya dinyatakan secara eksplisit sehingga meminimalkan ruang bagi keputusan intuitif yang tidak terukur.

3. Partisipasi Pemangku Kepentingan

Pemilihan kriteria dan bobot melibatkan stakeholders, sehingga keputusan lebih legitimate dan responsif terhadap kebutuhan publik.

4. Bobot dan Skoring Alternatif

MCDA mengharuskan penentuan bobot (weighting) untuk menunjukkan prioritas nilai, serta skor (scoring) untuk mengevaluasi performa alternatif pada tiap kriteria.

Metode Utama MCDA

Beberapa metode populer antara lain: Analytic Hierarchy Process (AHP), Analytic Network Process (ANP), Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), Simple Additive Weighting (SAW), ELimination Et Choix Traduisant la REalité (ELECTRE), Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation (PROMETHEE)

MCDA dalam Tata Kelola Pemerintahan

1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Dengan menyusun bobot, kriteria, dan proses penilaian secara sistematis, keputusan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Ini sangat penting dalam konteks tata kelola yang bersih (good governance).

2. Mendorong Penggunaan Evidence-Based Policy

MCDA meminimalisasi dominasi intuisi politik dengan memberikan kerangka perhitungan yang terstruktur. Data empiris memainkan peran sentral dalam evaluasi alternatif.

3. Memfasilitasi Konsensus dalam Kebijakan

Karena proses MCDA melibatkan pemangku kepentingan, maka konflik kepentingan dapat dikelola melalui penyepakatan kriteria dan bobot.

4.  Mengurangi Risiko Keputusan Publik

Dengan mempertimbangkan berbagai dimensi sejak awal, pemerintah dapat mengantisipasi potensi externalities, biaya tersembunyi, atau risiko politik.

Aplikasi MCDA dalam Perumusan Kebijakan Publik

MCDA dapat diterapkan pada berbagai tahapan kebijakan publik: agenda setting, formulasi alternatif, pemilihan kebijakan, dan evaluasi.

1. Agenda Setting

Identifikasi isu prioritas pembangunan sering menggunakan MCDA, misalnya:

• Penentuan prioritas masalah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD).
• Prioritisasi sektor-sektor strategis pemerintah.

2. Formulasi Alternatif Kebijakan

Dalam tahap ini MCDA berfungsi untuk menghasilkan berbagai pilihan kebijakan serta menimbang konsekuensi multidimensionalnya. Contoh:

• Analisis kebijakan transportasi yang mempertimbangkan mobilitas, lingkungan, biaya publik, dan dampak sosial.
• Evaluasi opsi energi terbarukan versus energi fosil.

3. Pemilihan Kebijakan (Decision Making)

MCDA menghasilkan peringkat (ranking) alternatif kebijakan berdasarkan bobot tujuan.
Contoh:

• Pemilihan lokasi pembangunan infrastruktur.
• Prioritisasi program bantuan sosial berdasarkan tingkat kerentanan.

4. Implementasi dan Evaluasi

MCDA digunakan untuk:

• Mengukur efektivitas kebijakan berdasarkan indikator multi dimensi,
• Mengidentifikasi penyebab kinerja buruk kebijakan melalui pembobotan ulang kriteria.

Studi Kasus Ringkas (Ilustratif)

Misalnya pemerintah kota ingin menentukan pilihan terbaik dalam mengentaskan kemacetan. Dalam mengentaskan kemacetan tersebut terdapat tiga alternatif transportasi massal:

A. Bus Rapid Transit (BRT)

B. Light Rail Transit (LRT)

C. Modernisasi angkutan kota

Kriteria: biaya, dampak lingkungan, kapasitas. Melalui MCDA (misalnya SAW), alternatif dievaluasi berdasarkan bobot dan skor. Hasilnya pemerintah dapat menunjukkan secara akuntabel bahwa pilihan yang diambil adalah hasil evaluasi objektif, bukan keputusan intuitif ataupun politis semata.

Cara menghitung. 

Bobot Kriteria 

• Biaya = 0.4
• Lingkungan = 0.2
•  Kapasitas = 0.4

Nilai setelah normalisasi (misal):

ALTERNATIF	BIAYA	LINGKUNGAN	KAPASITAS
BRT	0.8	0.9	0.6
LRT	0.1	1.0	1,0
ANGKUTA	0.5	0.4	0.5

Hitung skor:

ALTERNATIF	BIAYA	LINGKUNGAN	KAPASITAS	TOTAL
BRT	0.8×0.4=0.32	0.9×0.2=1.8	0.6 x0.4=0,24	2.36
LRT	0.1×0.4=0.01	1.0 x0.2=2	1,0 x0.4=0,4	2,41 (BAIK)
ANGKUTA	0.5×0.4=0.2	0.4 x0.2=0,08	0.5 x0.4=0,2	0,48

Interpretasi :

LRT unggul walapun biaya cukup tinggi, kapasitas luas,  dan penerimaan publik (lingkungan sosial) sanggat tinggi dalam scenario ini. 

Penutup:

MCDA mampu memberi fondasi bagi pemerintah untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, berimbang, dan bertanggung jawab. Di tengah dunia yang semakin kompleks, pendekatan seperti MCDA membuat proses kebijakan tidak hanya lebih ilmiah, tetapi juga lebih demokratis karena melibatkan banyak suara dan nilai. Pada akhirnya, kebijakan publik yang baik bukan hanya soal kecepatan, tetapi tentang bagaimana keputusan tersebut mewakili kepentingan publik secara menyeluruh.