Mengapa Pemerintahan Kita Selalu Datang Terlambat?

Dalam satu dekade terakhir, pemerintah dihadapkan pada situasi yang semakin kompleks, cepat berubah, dan penuh ketidakpastian. Krisis kesehatan, disrupsi teknologi, perubahan iklim, hingga ketegangan sosial-politik muncul silih berganti, sering kali tanpa peringatan yang memadai. Ironisnya, respons kebijakan publik kerap baru hadir setelah masalah membesar. Fenomena ini menegaskan satu persoalan mendasar akan pemerintahan yang masih bekerja dalam logika reaktif, bukan antisipatif. Di sinilah konsep Anticipatory Public Governance (APG) menjadi relevan bahkan mendesak untuk dibicarakan.

Dari Government that Reacts ke Government that Anticipates

Secara konseptual, Anticipatory Public Governance merujuk pada kapasitas institusional pemerintah untuk membaca sinyal masa depan, memproyeksikan risiko dan peluang, serta merancang kebijakan sebelum krisis benar-benar terjadi. APG berakar pada beberapa tradisi teoretis utama.

Pertama, foresight theory dan futures studies, yang menekankan pentingnya horizon scanning, scenario planning, dan early warning systems dalam pengambilan keputusan publik. Kedua, complex adaptive systems theory, yang melihat pemerintahan sebagai sistem terbuka yang harus adaptif terhadap perubahan non-linear. Ketiga, new public governance, yang menempatkan kolaborasi lintas actor negara, pasar, dan masyarakat sebagai prasyarat utama antisipasi kebijakan. Dalam APG, keberhasilan pemerintah tidak lagi diukur dari seberapa cepat merespons krisis, melainkan dari seberapa jauh krisis dapat dicegah atau dampaknya diminimalkan melalui kebijakan yang dirancang lebih awal.

Pemerintahan yang Selalu “Kaget”

Di tingkat praktik, terdapat gap fenomena yang sangat nyata. Banyak kebijakan publik di Indonesia dan negara berkembang pada umumnya lahir dalam kondisi darurat misalnya Pandemi COVID-19, krisis harga pangan, konflik agraria, hingga bencana ekologis menunjukkan pola yang sama: pemerintah bertindak setelah tekanan publik meningkat, bukan sebelum risiko terakumulasi. Fenomena ini mengindikasikan dominasi short-termism dalam tata kelola pemerintahan. Agenda politik elektoral, siklus anggaran tahunan, dan budaya birokrasi yang prosedural membuat kapasitas antisipatif terpinggirkan. Pemerintah lebih sibuk mengelola stabilitas jangka pendek ketimbang membangun kesiapsiagaan jangka panjang. Akibatnya, kebijakan sering bersifat tambal sulam, berorientasi output cepat, dan minim evaluasi berbasis risiko masa depan.

Banyak Wacana, Minim Kapasitas Nyata

Secara empiris, kajian tentang APG menunjukkan adanya kesenjangan antara narasi kebijakan dan kapasitas institusional. Dokumen perencanaan nasional dan daerah sering memuat istilah seperti resilience, future-ready government, atau adaptive governance. Namun, implementasinya jauh dari ideal. Pertama, data dan sistem informasi pemerintah belum sepenuhnya mendukung analisis prediktif. Data sektoral masih terfragmentasi, tidak real-time, dan jarang digunakan untuk foresight kebijakan. Kedua, struktur organisasi birokrasi tidak dirancang untuk kerja lintas sektor dan lintas waktu, padahal antisipasi risiko justru menuntut integrasi tersebut. Ketiga, kapasitas sumber daya manusia birokrasi lebih terlatih dalam kepatuhan regulasi daripada analisis masa depan. Studi empiris juga menunjukkan bahwa mekanisme peringatan dini sering kali diabaikan karena dianggap “belum mendesak”, hingga akhirnya berubah menjadi krisis yang mahal secara sosial dan fiskal.

APG sebagai Pergeseran Paradigma Tata Kelola

Anticipatory Public Governance bukan sekadar menambah instrumen teknokratis seperti big data atau artificial intelligence dalam pemerintahan. Lebih dari itu, APG menuntut pergeseran paradigma: dari pemerintahan yang berorientasi kepastian menuju pemerintahan yang mampu mengelola ketidakpastian. APG mensyaratkan keberanian politik untuk mengambil keputusan berbasis risiko, meskipun manfaatnya tidak langsung terlihat. Ia juga menuntut reformasi birokrasi yang menempatkan pembelajaran, eksperimen kebijakan, dan refleksi institusional sebagai bagian dari tata kelola sehari-hari.

Penutup

Antisipasi atau mengelungkrisis?. Tanpa pendekatan antisipatif, pemerintahan akan terus terjebak dalam siklus krisis–respon–krisis yang melelahkan dan mahal. Anticipatory Public Governance menawarkan kerangka untuk keluar dari jebakan tersebut, dengan menjadikan masa depan sebagai bagian integral dari proses kebijakan hari ini. Pertanyaannya bukan lagi apakah APG diperlukan, melainkan apakah institusi publik siap meninggalkan kenyamanan cara kerja lama dan berinvestasi pada kapasitas antisipasi. Jika tidak, pemerintahan akan terus datang terlambat dan masyarakatlah yang menanggung risikonya.