Reorientasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Sebagai Instrumen Investasi

Dalam praktik pemerintahan daerah di Indonesia, Barang Milik Daerah (BMD) selama ini lebih sering dipahami sebagai objek administratif semata yang dicatat, diamankan, diaudit, dan dipertanggungjawabkan. Perspektif ini menjadikan aset daerah identik dengan beban pengelolaan (cost center), bukan sebagai sumber nilai tambah ekonomi dan sosial. Akibatnya, banyak aset daerah yang menganggur (idle assets), tidak produktif, bahkan menjadi sumber masalah hukum dan tata kelola. Seiring meningkatnya tekanan fiskal daerah, keterbatasan transfer pusat, dan tuntutan pembangunan berkelanjutan, paradigma tersebut mulai dipertanyakan. BMD tidak lagi cukup dikelola secara administratif, melainkan perlu direorientasikan sebagai instrumen investasi daerah yang strategis.

BMD dalam Perspektif Tata Kelola Publik Modern

Dalam kerangka good governance dan public asset management, aset publik dipandang sebagai capital base pembangunan daerah. Artinya, BMD bukan sekadar milik pemerintah, tetapi amanah publik yang harus dioptimalkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini menuntut perubahan mindset dari compliance-based management menuju value-based management. Pengelolaan BMD tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulasi (Permendagri 19/2016 dan turunannya), tetapi juga pada penciptaan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Masalah Klasik Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berbagai studi dan laporan pemeriksaan menunjukkan bahwa persoalan BMD bersifat struktural dan berulang, antara lain:

1. Aset tidak termanfaatkan secara optimal, terutama tanah dan bangunan strategis.
2. Data aset yang tidak akurat, tidak sinkron antara fisik, administrasi, dan legal.
3. Ketakutan birokrasi terhadap risiko hukum, sehingga memilih tidak memanfaatkan aset.
4. Minimnya kapasitas perencanaan bisnis aset di tingkat OPD.
5. Absennya integrasi antara perencanaan pembangunan dan portofolio aset daerah.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa persoalan BMD bukan semata teknis, melainkan menyangkut tata kelola, kepemimpinan, dan orientasi kebijakan.

Aset Daerah sebagai Instrumen Investasi

Dalam perspektif investasi publik, BMD dapat berperan sebagai:

• Underlying asset untuk kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga.
• Leveraging instrument untuk menarik investasi swasta.
• Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan.
• Pemicu pengembangan kawasan ekonomi baru.

Skema seperti Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS), dan Bangun Serah Guna (BSG) merupakan bentuk konkret transformasi aset menjadi investasi. Namun, keberhasilan skema ini sangat bergantung pada kualitas analisis kelayakan dan tata kelola keputusan.

Implikasi Kebijakan dan Kelembagaan

Reorientasi BMD sebagai instrumen investasi membawa implikasi penting:

1. Diperlukan unit atau fungsi manajemen aset yang profesional, bukan sekadar administratif.
2. Integrasi BMD ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD).
3. Penguatan kapasitas SDM dalam analisis bisnis, investasi, dan risiko.
4. Kepemimpinan kepala daerah sebagai asset champion yang berani mengambil keputusan strategis dengan mitigasi risiko yang memadai.
5. Penguatan transparansi dan partisipasi publik untuk menjaga legitimasi pemanfaatan aset.

Penutup

Barang Milik Daerah menyimpan potensi besar sebagai instrumen investasi dan pengungkit pembangunan daerah. Namun, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan jika terjadi perubahan paradigma, dari aset sebagai beban administratif menuju aset sebagai modal pembangunan. Transformasi ini bukan sekadar soal regulasi, melainkan soal keberanian kebijakan, kualitas tata kelola, dan kecakapan manajerial pemerintah daerah.

Dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan berorientasi nilai, BMD dapat menjadi fondasi kemandirian fiskal dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.