MEDIATISASI DAN PERSONALISAI POLITIK DI ERA PANGGUNG SIMBILIK

Gagasan tentang politik sebagai ruang rasional yang dipenuhi perdebatan programatik kini semakin sulit dipertahankan. Dalam realitas kontemporer, politik hadir bukan sebagai fakta yang “apa adanya”, melainkan sebagai konstruksi simbolik yang diproduksi dan disirkulasikan melalui media. John B. Thompson menjelaskan bahwa media modern telah mengubah cara manusia mengalami realitas sosial melalui apa yang disebut sebagai mediated experience. Dalam konteks politik, pengalaman tersebut membuat publik tidak lagi berinteraksi langsung dengan kekuasaan, melainkan melalui representasi dalam bentuk gambar, narasi, framing, dan simbol, dengan kata lain publik “mengenal” politik bukan dari praktiknya secara langsung tetapi dari bagaimana politik ditampilkan di sinilah politik mulai bergeser dari arena deliberatif menuju arena performatif.

Ketika Logika Media Menguasai Politik

Mediatisasi politik tidak sekadar berarti penggunaan media oleh aktor politik, tetapi menunjukkan perubahan yang lebih struktural: politik mulai mengikuti logika media. Logika ini mencakup kebutuhan akan kecepatan, dramatisasi, konflik, dan penyederhanaan pesan. melalui praktik kebijakan publik yang kompleks sering kali direduksi menjadi potongan-potongan informasi yang mudah dikonsumsi, misalnya perdebatan panjang tentang kebijakan ekonomi dapat dipadatkan menjadi satu kutipan kontroversial yang viral  akibatnya, substansi kebijakan kehilangan kedalaman, digantikan oleh daya tarik komunikatif. Perspektif John B. Thompson, media menciptakan bentuk interaksi baru yang tidak bergantung pada kehadiran fisik tetapi Politisi dapat “hadir” di hadapan jutaan orang tanpa interaksi langsung namun, kehadiran ini bersifat satu arah dan sangat terkurasi dan publik melihat apa yang ingin ditampilkan, bukan keseluruhan realitas dengan demikian, kekuasaan politik menjadi sangat bergantung pada visibilitas yang terkelola. Politisi yang tidak mampu menguasai ruang media akan kehilangan relevansi, terlepas dari kualitas kebijakannya.

Dari Partai ke Figur

Ketika media menjadi arena utama politik, fokus perhatian publik pun mengalami pergeseran. Institusi yang bersifat abstrak seperti partai politik atau ideologi menjadi kurang menarik dibandingkan figur individu yang memiliki wajah, emosi, dan cerita personal. Personalisasi politik bekerja melalui dua mekanisme utama. Pertama, individualisasi, yaitu penonjolan tokoh sebagai pusat perhatian. Dalam situasi ini, keberhasilan atau kegagalan politik sering dilekatkan pada individu tertentu, bukan pada sistem atau institusi. Kedua, privatisasi, yaitu masuknya aspek kehidupan pribadi ke dalam ruang publik politik. Kehidupan keluarga, gaya hidup, bahkan ekspresi emosional seorang politisi menjadi bagian dari konsumsi publik. Hal ini menciptakan kedekatan semu antara pemimpin dan masyarakat, seolah-olah publik “mengenal” pemimpinnya secara personal. Dalam kerangka John B. Thompson, fenomena ini berkaitan dengan meningkatnya pentingnya self-presentation dalam ruang publik. Politisi tidak hanya dituntut untuk memiliki kapasitas, tetapi juga kemampuan mengelola citra diri secara strategis. 

Penutup

Mediatisasi dan personalisasi politik menunjukkan bahwa demokrasi kontemporer tengah bergerak dalam lanskap yang semakin kompleks—di mana kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas institusional, tetapi juga oleh kemampuan mengelola persepsi publik. Dalam kerangka John B. Thompson, realitas politik modern adalah realitas yang dimediasi artinya dibentuk oleh logika visibilitas, direproduksi melalui simbol, dan dikonsumsi sebagai pengalaman publik yang terfragmentasi. Kondisi ini tidak serta-merta menandakan kemunduran demokrasi, tetapi mengindikasikan pergeseran medan pertarungan politik. Politik tidak lagi cukup dijalankan secara substantif, melainkan juga harus dikomunikasikan secara efektif dalam ruang media. Namun, di sinilah letak risikonya ketika komunikasi lebih dominan daripada substansi, maka demokrasi berpotensi terjebak dalam ilusi partisipasi yang terlihat ramai secara tampilan, tetapi dangkal secara makna Aktor politik dituntut tidak hanya piawai dalam membangun persona, tetapi juga konsisten dalam menghadirkan kebijakan yang berdampak. Di sisi lain, publik perlu memperkuat literasi politik dan literasi media agar tidak terjebak dalam konsumsi simbolik semata.Tanpa upaya tersebut, demokrasi akan terus bergerak menuju bentuk performatif di mana legitimasi dibangun dari apa yang terlihat, bukan dari apa yang dikerjakan. Dalam situasi demikian, pertanyaan mendasar yang perlu diajukan bukan lagi siapa yang paling populer, tetapi siapa yang benar-benar bekerja untuk kepentingan publik.