A/B TESTING

Bayangkan dua pesan dikirim kepada warga untuk mengingatkan pembayaran pajak daerah.
Pesan pertama berbunyi formal dan kaku “Wajib pajak diharapkan segera melunasi kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.” Pesan kedua lebih hangat dan persuasive “Terima kasih sudah berkontribusi bagi pembangunan kota. Ayo segera lunasi pajak Anda agar jalan dan taman kota makin baik.” Pertanyaannya, pesan apa yang lebih efektif membuat warga benar-benar membayar pajak? Daripada menebak, dunia digital memiliki jawabannya yaitu dengan melakukan A/B Testing.

Apa itu A/B Testing?

A/B Testing adalah cara sederhana namun revolusioner untuk menguji dua versi kebijakan, layanan, atau pesan publik dan melihat mana yang paling efektif berdasarkan data nyata. A/B Testing menjadi  metode eksperimen komparatif di mana dua (atau lebih) versi kebijakan, layanan, atau pesan publik diuji untuk melihat mana yang lebih efektif dalam mencapai tujuan tertentu. Metode ini sudah lama digunakan oleh perusahaan teknologi seperti Google dan Netflix untuk mengukur perilaku pengguna tetapi prinsipnya mampu diterapkan dalam administrasi publik.

Dari Laboratorium ke Birokrasi

Dalam manajemen publik tradisional, kebijakan sering disusun berdasarkan intuisi, pengalaman, atau bahkan tekanan politik padaha, tidak semua kebijakan bekerja seperti yang dibayangkan Inilah mengapa banyak negara maju kini mendorong konsep “government by experiment” pemerintahan yang belajar dari percobaan kecil sebelum mengambil keputusan besar. Di Inggris misalnya, Behavioral Insights Team (BIT) menggunakan A/B Testing pada surat pemberitahuan pajak. Hasilnya mengejutkan, hanya dengan mengubah beberapa kata menjadi lebih personal, tingkat kepatuhan pajak meningkat signifikan tanpa perlu menambah biaya administrasi.

Menguji Kebijakan, Bukan Warga

Penerapan A/B Testing di sektor publik bukan berarti memperlakukan warga seperti “kelinci percobaan”.Sebaliknya, ini adalah cara ilmiah untuk memastikan kebijakan benar-benar berpihak pada publik. Pemerintah dapat menguji: (1) Dua versi laman layanan e-government untuk melihat mana yang lebih mudah digunakan. (2) Dua format sosialisasi vaksinasi untuk mengukur mana yang lebih persuasive (3) Dua model distribusi bantuan sosial untuk menilai mana yang paling adil dan efisien. Dengan cara ini birokrasi menjadi lebih adaptif, data-driven, dan berbasis pembelajaran.

Etika Tetap Nomor Satu

Dalam menguji kebijakan publik tak bisa disamakan dengan menguji produk komersial terdapat tanggung jawab etis dan sosial yang besar akan hal itu. Oleh sebab itu, eksperimen di sektor publik harus memegang tiga prinsip dasar: (1) Transparansi artinya warga berhak tahu jika kebijakan sedang diuji. (2) Keadilan artinya tidak boleh ada kelompok yang dirugikan secara permanen. (3) Akuntabilitas berarti hasil uji harus digunakan untuk memperbaiki, bukan sekadar membenarkan kebijakan. Dengan koridor etis yang jelas, A/B Testing dapat menjadi alat demokratis sebagai cara agar pemerintah tidak hanya mengklaim tahu yang terbaik, tetapi benar-benar membuktikannya.

Saatnya Indonesia Mencoba

Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk memulai praktik ini. Banyak kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga publik telah memiliki infrastruktur digital dan data warga yang cukup baik yang dibutuhkan hanyalah kemauan untuk belajar dari data, bukan sekadar laporan tahunan. Jika sektor swasta bisa menggunakan data untuk menjual lebih banyak produk, mengapa pemerintah tidak bisa menggunakannya untuk melayani lebih baik?

Penutup

Kita sering mendengar ungkapan, “pemerintah harus mengambil keputusan yang berbasis bukti.” A/B Testing adalah salah satu bentuk paling nyata dari prinsip itu. Ia mengajak birokrasi untuk berhenti menebak, dan mulai belajar dari data. Sudah saatnya kita tidak lagi hanya mengandalkan asumsi tetapi juga hasil eksperimen kecil yang menyelamatkan keputusan besar.