Berita

Ruang publik dalam imajinasi demokrasi modern kerap diposisikan sebagai arena deliberasi yang rasional, inklusif, dan berorientasi pada konsensus. Perspektif ini memperoleh legitimasi kuat dari pemikiran Jürgen Habermas yang menempatkan public sphere sebagai ruang komunikasi bebas dominasi, tempat argumen terbaik diharapkan menang melalui rasionalitas. Namun, asumsi tersebut semakin sulit dipertahankan ketika dihadapkan pada realitas sosial-politik kontemporer…

Know More

Demokrasi secara normatif dipahami sebagai sistem politik yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Prinsip ini termanifestasi dalam pemilu, representasi politik, dan akuntabilitas pemerintahan. Namun, dalam praktik kontemporer, muncul paradoks: demokrasi tetap berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan substansi. Inilah yang disebut sebagai hollowing democracy sebuah kondisi di mana demokrasi hanya menyisakan “cangkang” institusional tanpa isi…

Know More

Negara sering dibayangkan sebagai entitas yang berdiri di atas semua kepentingan sebuah institusi rasional yang bekerja demi kepentingan publik namun, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai kajian ilmu politik, asumsi tersebut lebih merupakan konstruksi normatif daripada realitas empiris. Negara sesungguhnya adalah arena kontestasi, tempat berbagai kepentingan bernegosiasi, bersaing, bahkan saling mendominasi dalam konteks tersebut netralitas negara menjadi…

Know More

Di sebuah desa yang gelap di pinggiran Indonesia, listrik masih datang dan pergi seperti janji kampanye. Sementara itu, di ruang-ruang rapat berpendingin udara di ibu kota, kontrak energi bernilai triliunan rupiah berpindah tangan dalam sunyi. Di situlah ironi dimulai akan energi, yang semestinya menjadi hak publik, justru menjelma komoditas kekuasaan. Energi tak lagi sekadar menerangi…

Know More

Gagasan tentang politik sebagai ruang rasional yang dipenuhi perdebatan programatik kini semakin sulit dipertahankan. Dalam realitas kontemporer, politik hadir bukan sebagai fakta yang “apa adanya”, melainkan sebagai konstruksi simbolik yang diproduksi dan disirkulasikan melalui media. John B. Thompson menjelaskan bahwa media modern telah mengubah cara manusia mengalami realitas sosial melalui apa yang disebut sebagai mediated…

Know More

Fenomena revolving door dalam politik menggambarkan pergerakan aktor yang berulang kali keluar-masuk antara jabatan publik dan sektor privat. Dalam praktiknya, pejabat pemerintah berpindah ke perusahaan swasta terutama yang sebelumnya berada dalam lingkup regulasinya atau pelaku bisnis masuk ke dalam struktur kekuasaan negara. Dinamika ini tidak sekadar mobilitas karier, melainkan mencerminkan relasi kuasa yang kompleks dalam…

Know More

Setiap kali angka kriminalitas naik, respons paling lazim adalah seruan pengetatan hukum. Negara memperluas definisi tindak pidana, meningkatkan operasi penindakan, dan mempertebal ancaman hukuman. Logikanya sederhana, yakni semakin keras regulasi maka semakin kecil ruang kejahatan. Namun, bagaimana jika dalam praktiknya justru sebaliknya? Bagaimana jika sebagian kriminalitas bukan sekadar kegagalan negara, melainkan produk dari kebijakan negara…

Know More

Pada 25 Juni 2021, Presiden Joe Biden menandatangani Executive Order 14035. Dokumen ini berjudul Diversity, Equity, Inclusion, and Accessibility in the Federal Workforce. Secara administratif, ia adalah instruksi presiden kepada seluruh lembaga eksekutif federal. Namun secara substantif merupakan intervensi normatif yang mengubah orientasi tata kelola organisasi pemerintahan Amerika Serikat. Jika sebelumnya reformasi birokrasi lebih banyak…

Know More