Era digital telah mengubah secara fundamental bagimana cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat melalui konsep electronic governance (e-governance) menawarkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, cepat, dan partisipatif. Layanan publik yang sebelumnya harus ditempuh melalui proses panjang di kantor kini bisa diakses hanya melalui ponsel. Namun di Indonesia transformasi ini belum berjalan optimal terdapat hambatan yang muncul dan cukup kompleks seperti kesenjangan infrastruktur digital antara kota besar dan daerah terpencil, resistensi sebagian birokrasi terhadap perubahan, serta rendahnya literasi digital sebagian warga dalam situasi ini menciptakan digital divide yang berpotensi memperlebar ketimpangan pelayanan publik.
Urgensi percepatan e-governance menjadi semakin jelas dalam konteks global dan nasional. Di tingkat global daya saing negara sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah menyediakan layanan publik berbasis digital yang efisien dan aman. Negara-negara seperti Republik Estonia, Korea Selatan, dan Singapura telah menunjukkan bahwa e-governance tidak hanya meningkatkan pelayanan tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan publik. Di tingkat nasional, tekanan terhadap reformasi birokrasi semakin besar seperti pada waktu Pandemi COVID-19 telah menjadi katalis yang membuktikan bahwa layanan publik digital mampu menjaga roda pemerintahan tetap berjalan meski interaksi fisik dibatasi. Publik kini mengharapkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses dalam konteks inilah Multiple Streams Analysis (MSA) menawarkan perspektif yang tajam untuk melihat masalah yang dihadapi. Teori ini dapat membantu pembuat kebijakan, praktisi pemerintahan, dan masyarakat memahami bagaimana momentum kebijakan dapat dimanfaatkan. MSA menyoroti bahwa perubahan besar terjadi ketika arus masalah, arus kebijakan, dan arus politik bertemu pada satu titik membuka policy window atau jendela peluang.
Memahami Multiple Streams Analysis
Kebijakan publik jarang lahir secara rapi seperti resep masakan yang tinggal diikuti langkah demi langkah. Sebaliknya prosesnya sering tidak terduga dan melibatkan momen-momen tertentu yang membuka peluang besar untuk perubahan. Inilah yang dijelaskan oleh John Kingdon melalui kerangka Multiple Streams Analysis (MSA).
Kingdon menggambarkan proses pembuatan kebijakan seperti tiga arus sungai yang mengalir terpisah:
- Arus Masalah (Problem Stream)
Arus ini berisi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dan diakui oleh pembuat kebijakan. Misalnya, keluhan warga tentang birokrasi lambat, kesenjangan akses layanan, atau maraknya korupsi.
- Arus Kebijakan (Policy Stream)
Di sinilah berbagai ide, inovasi, dan solusi kebijakan “mengapung” menunggu untuk diadopsi. Hanya solusi yang layak, teruji, dan realistis yang akan bertahan.
- Arus Politik (Politics Stream)
Arus ini ditentukan oleh iklim politik seperti dukungan pemimpin, tekanan publik, opini media, hingga dinamika partai politik.
Ketiga arus ini biasanya mengalir sendiri-sendiri namun pada momen tertentu arus masalah, arus kebijakan, dan arus politik bertemu di satu titik membentuk apa yang disebut policy window atau jendela kesempatan. Ketika jendela ini terbuka, peluang untuk mendorong perubahan kebijakan menjadi sangat besar. Dalam konteks e-governance, policy window bisa terbuka ketika masyarakat sadar akan lambannya birokrasi (arus masalah) pada solusi digitalisasi layanan sudah siap digunakan (arus kebijakan) dan pemerintah sedang memilki komitmen tinggi untuk reformasi birokrasi (arus politik) jika ketiga arus ini selaras maka akselerasi e-governance bisa terjadi lebih cepat daripada melalui proses normal.
Mengalirnya Tiga Arus MSA dalam Krisis COVID-19 dan E-Governance
Pandemi COVID-19 telah menjadi katalisator signifikan dalam mempertemukan tiga arus kebijakan sebagaimana dikemukakan dalam kerangka Multiple Streams Analysis (MSA) oleh John W. Kingdon, yaitu problem stream, policy stream, dan politics stream. Krisis ini menciptakan kondisi yang memungkinkan percepatan implementasi e-governance di Indonesia, sebuah agenda yang sebelumnya berjalan secara gradual dan parsial.
- Problem Stream melalui Krisis sebagai Focusing Event
Problem stream mengacu pada pengakuan kolektif terhadap isu yang memerlukan perhatian kebijakan segera. Dalam konteks pra-pandemi permasalahan e-governance di Indonesia meliputi birokrasi yang lambat, prosedur pelayanan publik yang terfragmentasi, dan kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Situasi ini diperburuk oleh rendahnya integrasi sistem informasi antarinstansi. Pandemi COVID-19 pada awal 2020 menjadi focusing event yang memperkuat urgensi digitalisasi layanan publik. Pembatasan mobilitas dan interaksi fisik menimbulkan hambatan besar dalam penyelenggaraan layanan publik secara konvensional. Konsekuensinya, layanan manual yang sebelumnya dapat ditoleransi menjadi tidak relevan dan berisiko memperburuk penyebaran penyakit. Tekanan dari masyarakat, sektor swasta, dan komunitas kesehatan mendorong pemerintah untuk mencari solusi alternatif yang cepat, aman, dan efisien.
2. Policy Stream melalui Kesiapan Solusi Kebijakan
Policy stream merepresentasikan ketersediaan opsi kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk memecahkan masalah. Sebelum pandemi Indonesia telah mengembangkan sejumlah inisiatif e-governance seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Online Single Submission (OSS) untuk perizinan usaha, dan portal layanan publik daerah namun adopsi kebijakan ini relatif terbatas dan belum menjadi kebiasaan administratif yang terlembaga. Krisis pandemi mengubah orientasi tersebut dengan adanya infrastruktur kebijakan yang telah dimobilisasi dan diakselerasi implementasinya. Aplikasi PeduliLindungi dikembangkan sebagai instrumen contact tracing, verifikasi vaksinasi, dan pengelolaan mobilitas publik. Pada masa Pandemi COVID 19 layanan perizinan daring diperluas untuk mendukung pemulihan ekonomi, sementara beberapa daerah mempercepat integrasi smart city untuk monitoring kesehatan dan aktivitas masyarakat dengan kata lain, solusi kebijakan yang sebelumnya “mengendap” memperoleh legitimasi dan urgensi penerapan.
3. Politics Stream melalui Konsolidasi Dukungan Politik dan Publik
Politics stream mencakup dinamika politik, dukungan pemimpin, opini publik, serta kekuatan kelompok kepentingan yang memengaruhi agenda kebijakan. Pandemi memicu komitmen politik yang tinggi terhadap transformasi digital. Presiden, kementerian teknis, dan kepala daerah secara eksplisit menjadikan digitalisasi layanan publik sebagai instrumen strategis dalam mitigasi pandemi dan pemulihan ekonomi. Dukungan politik diperkuat oleh instrumen hukum, seperti Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE serta regulasi khusus yang mewajibkan penggunaan aplikasi digital dalam mengakses fasilitas publik. Opini publik yang sebelumnya cenderung skeptis terhadap layanan digital berubah menjadi positif karena manfaat yang dirasakan langsung selama pandemi. Media massa dan masyarakat sipil turut berperan dalam menekan pemerintah untuk mempertahankan dan memperluas layanan digital pascapandemi.
Pertemuan Arus dan Terbukanya Policy Window
Pandemi COVID-19 menciptakan pertemuan ketiga arus MSA secara simultan akan masalah yang mendesak dan terdefinisi jelas, solusi kebijakan yang telah siap dan layak diimplementasikan, serta dukungan politik dan publik yang memadai menjadikan kondisi ini untuk membuka policy window yang jarang terjadi dan memungkinkan percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik namun sifat policy window ini temporer jika momentum tidak dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur digital yang menyeluruh, memperkuat literasi digital, dan memastikan integrasi lintas sektor maka terdapat risiko kembalinya pola birokrasi konvensional yang tidak efisien begitu krisis mereda, oleh karena itu pemanfaatan peluang ini memerlukan kepemimpinan visioner, koordinasi lintas lembaga, dan strategi keberlanjutan jangka panjang.
Penutup
Analisis dengan kerangka Multiple Streams Analysis menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 membuka ruang kebijakan yang signifikan bagi percepatan e-governance di Indonesia. Pertemuan arus masalah, arus kebijakan, dan arus politik menciptakan momentum reformasi layanan publik digital yang sebelumnya berjalan lamban. Meski demikian keberhasilan transformasi ini sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga kesinambungan, mengintegrasikan inovasi digital dalam tata kelola, serta memastikan partisipasi masyarakat secara menyeluruh dengan demikian, e-governance tidak hanya menjadi solusi jangka pendek atas krisis tetapi juga fondasi strategis bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan adaptif di masa depan.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.