
September 2023
Recent Categories
Recent Posts
Post Archive
- August 2026
- July 2026
- June 2026
- May 2026
- April 2026
- March 2026
- February 2026
- January 2026
- December 2025
- November 2025
- October 2025
- September 2025
- August 2025
- July 2025
- January 2025
- December 2024
- November 2024
- August 2024
- July 2024
- June 2024
- May 2024
- April 2024
- March 2024
- October 2023
- September 2023
- August 2023
Catogery Tags
Connect With Us
-

POLITIK MONKEY BUSINESS, TATA KELOLA ORGANISASI PUBLIK DAN ANCAMAN TERHADAP KEUANGAN PUBLIK
Dalam diskursus administrasi publik, istilah monkey business merujuk pada praktik-praktik manipulatif, tidak etis, dan sarat kepentingan yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan mengorbankan kepentingan publik. Meskipun istilah ini berasal dari bahasa informal, substansinya memiliki relevansi kuat dalam kajian tata kelola pemerintahan dan keuangan negara. Fenomena monkey business dalam politik…
-

POLITIK GELAP TAX HAVEN DAN KRISIS KEADILAN FISKAL
Setiap tahun negara meminta rakyat untuk taat membayar pajak. Pegawai negeri dipotong gajinya secara otomatis, pekerja formal dikenai kewajiban pajak penghasilan, pedagang kecil mulai diawasi transaksi digitalnya, bahkan masyarakat membayar pajak hampir di setiap aktivitas konsumsi sehari-hari. Pajak selalu dijelaskan sebagai fondasi pembangunan: untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, subsidi sosial, hingga menjaga stabilitas negara.…
-

PAY FO PERFORMANCE DI SEKTROR PUBLIK UNTUK MENDORONG KINERJA ATAU SEKEDAR MENAMBAH TUNJANGAN ?
Dalam beberapa dekade terakhir, reformasi birokrasi di berbagai negara mendorong perubahan paradigma pengelolaan aparatur pemerintah. Sistem penggajian tradisional yang bertumpu pada masa kerja, pangkat, dan golongan mulai dipandang kurang mampu mendorong produktivitas serta akuntabilitas pegawai. Sebagai respons atas kondisi tersebut, muncul pendekatan Pay-for-Performance (P4P) atau sistem imbalan berbasis kinerja yang menghubungkan kompensasi dengan capaian kerja…
-

BAHASA, KEKUASAAN DAN POLITIK KEBIJAKAN DI ERA POST-TRUTH
Kebijakan publik sering dipahami sebagai produk rasional yang lahir dari proses perencanaan, analisis, dan pengambilan keputusan pemerintah. Namun, pandangan tersebut sesungguhnya hanya menggambarkan sebagian kecil dari realitas kebijakan. Di balik setiap regulasi, program, dan keputusan publik terdapat pertarungan bahasa yang menentukan bagaimana suatu masalah dipahami, siapa yang dianggap bertanggung jawab, dan solusi apa yang dinilai…
-

SILO MENTALITY DALAM PEMERINTAHAN TERKAIT FRAGMANTASI BIROKRASI DAN KRISIS KOLABORASI KEBIJAKAN PUBLIK
Dalam praktik administrasi publik sehari-hari, sering muncul paradoks: semakin kompleks persoalan publik, semakin terfragmentasi cara pemerintah meresponsnya. Alih-alih bergerak sebagai satu kesatuan sistem, birokrasi justru terpecah ke dalam unit-unit yang bekerja sendiri, membangun batas, dan menjaga wilayah kekuasaannya masing-masing. Fenomena ini dikenal sebagai silo mentality sebuah kondisi ketika organisasi kehilangan kemampuan untuk berpikir dan bertindak…
-

MEMBACA PARKINSON LAW DALAM INFLASI BIROKRASI
Dalam khazanah administrasi publik klasik, pemikiran C. Northcote Parkinson tetap menjadi salah satu pisau analisis paling tajam untuk memahami paradoks birokrasi modern. Melalui konsep Parkinson’s Law, Parkinson mengemukakan tesis sederhana namun radikal: pekerjaan akan selalu meluas untuk mengisi waktu yang tersedia bagi penyelesaiannya. Pada level permukaan, hukum ini tampak seperti observasi perilaku individu dalam manajemen…
-

Ketika Mata Uang, Inflasi, dan Kebijakan Makro Menjadi Senjata Negara
Lanskap konflik global mengalami transformasi yang signifikan. Jika pada masa lalu rivalitas antarnegara lebih banyak diwujudkan melalui konfrontasi militer terbuka, maka dalam konteks kontemporer, pertarungan justru berlangsung di ruang yang lebih subtil namun berdampak sistemik: ekonomi makro. Instrumen seperti kebijakan moneter, fiskal, nilai tukar, hingga pengendalian inflasi kini tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai alat stabilisasi…
-

JANJI POLITIK DAN BEBAN FISKAL NEGARA (JEBAKAN FISKAL)
Defisit anggaran dalam praktik kebijakan publik kerap dipandang sebagai instrumen netral bahkan strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah menggunakan defisit untuk menutup kesenjangan antara pendapatan dan belanja, terutama dalam situasi krisis atau perlambatan ekonomi. Namun, persoalan muncul ketika defisit tersebut tidak lagi bersifat sementara atau siklikal, melainkan menjadi pola permanen yang…
