BAHASA, KEKUASAAN DAN POLITIK KEBIJAKAN DI ERA POST-TRUTH

Kebijakan publik sering dipahami sebagai produk rasional yang lahir dari proses perencanaan, analisis, dan pengambilan keputusan pemerintah. Namun, pandangan tersebut sesungguhnya hanya menggambarkan sebagian kecil dari realitas kebijakan. Di balik setiap regulasi, program, dan keputusan publik terdapat pertarungan bahasa yang menentukan bagaimana suatu masalah dipahami, siapa yang dianggap bertanggung jawab, dan solusi apa yang dinilai layak untuk diterapkan. Perspektif ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Norman Fairclough dan Maarten A. Hajer, yang menempatkan bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan instrumen kekuasaan yang mampu membentuk realitas sosial dan politik. Dalam konteks kebijakan publik, bahasa menjadi arena perebutan makna sekaligus sarana legitimasi kekuasaan. Fenomena ini semakin relevan di era digital ketika media sosial, buzzer politik, dan algoritma informasi mampu mengubah narasi menjadi kekuatan politik yang memengaruhi arah kebijakan negara.

Bahasa Tidak Pernah Netral

Menurut Fairclough, bahasa selalu terhubung dengan relasi kekuasaan. Setiap istilah yang digunakan pemerintah mengandung kepentingan tertentu. Pilihan kata bukan sekadar persoalan linguistik, tetapi juga persoalan politik. Sebagai contoh, pemerintah dapat menyebut kebijakan pengurangan subsidi sebagai “penyesuaian harga” daripada “kenaikan harga”. Secara substansi keduanya merujuk pada hal yang sama, tetapi dampak psikologis dan politiknya berbeda. Istilah “penyesuaian” terdengar lebih moderat dan teknokratis dibandingkan “kenaikan” yang berkonotasi negatif. Melalui mekanisme semacam ini, bahasa bekerja sebagai alat untuk membangun penerimaan publik terhadap kebijakan tertentu. Apa yang dianggap sebagai “kepentingan nasional”, “reformasi birokrasi”, “efisiensi anggaran”, atau “transformasi digital” sering kali merupakan hasil konstruksi diskursif yang diproduksi oleh aktor-aktor yang memiliki akses terhadap sumber daya politik dan media. Dengan kata lain, kekuasaan tidak hanya bekerja melalui hukum dan institusi, tetapi juga melalui kemampuan mendefinisikan realitas.

Hajer dan Politik Pembentukan Narasi

Jika Fairclough menjelaskan hubungan antara bahasa dan kekuasaan, Hajer menunjukkan bagaimana kebijakan dibentuk melalui kompetisi narasi atau story-lines. Menurut Hajer, berbagai kelompok kepentingan berusaha membangun cerita yang paling meyakinkan mengenai suatu masalah publik. Narasi yang berhasil mendominasi ruang publik akan menjadi dasar legitimasi bagi tindakan pemerintah. Sebagai contoh, isu perubahan iklim dapat dibingkai sebagai ancaman ekologis yang membutuhkan intervensi negara, peluang ekonomi hijau untuk investasi, hambatan terhadap pertumbuhan industri, agenda politik global yang dianggap mengancam kedaulatan nasional. Masing-masing narasi menghasilkan pilihan kebijakan yang berbeda. Karena itu, pertarungan kebijakan pada dasarnya merupakan pertarungan wacana. Hajer menyebut fenomena ini sebagai discourse coalition, yaitu koalisi aktor yang dipersatukan oleh narasi yang sama meskipun memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

Fenomena Kontemporer Politik Narasi di Era Post-Truth

Di era digital, pengaruh bahasa terhadap kebijakan semakin besar. Masyarakat tidak lagi hanya menerima informasi dari pemerintah atau media arus utama, tetapi juga dari influencer, buzzer, platform digital, dan komunitas daring. Fenomena post-truth menunjukkan bahwa emosi dan keyakinan sering kali lebih berpengaruh dibandingkan fakta objektif. Dalam situasi ini, kebijakan publik menjadi sangat rentan terhadap manipulasi narasi. Kita dapat melihat fenomena tersebut dalam berbagai isu:

1. Narasi Efisiensi Anggaran

Pemotongan anggaran sering dipresentasikan sebagai upaya efisiensi dan optimalisasi sumber daya. Namun kelompok masyarakat tertentu dapat memaknainya sebagai pengurangan pelayanan publik atau pelemahan fungsi negara. Perdebatan yang muncul bukan semata-mata mengenai angka anggaran, tetapi mengenai makna “efisiensi” itu sendiri.

2. Narasi Hilirisasi dan Nasionalisme Ekonomi

Kebijakan hilirisasi sering dibingkai sebagai perjuangan merebut kedaulatan ekonomi nasional. Narasi tersebut mampu memperoleh dukungan luas karena menghubungkan kebijakan ekonomi dengan sentimen nasionalisme. Dalam perspektif Hajer, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh efektivitas ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun cerita yang resonan dengan identitas kolektif masyarakat.

3. Narasi Digitalisasi Pemerintahan

Digitalisasi birokrasi kerap dipromosikan sebagai simbol modernisasi dan kemajuan. Namun di sisi lain muncul kritik mengenai pengawasan digital, privasi data, serta potensi eksklusi kelompok masyarakat yang belum memiliki akses teknologi memadai. Kontestasi kebijakan akhirnya terjadi melalui pertarungan narasi tentang “kemajuan” dan “hak warga negara”.

4. Fenomena Buzzer dan Politik Algoritma

Media sosial menciptakan ruang baru bagi produksi dan reproduksi wacana politik. Aktor politik dapat menggunakan jaringan buzzer untuk memperkuat narasi tertentu sekaligus melemahkan narasi alternatif. Akibatnya, kebijakan publik sering dinilai bukan berdasarkan substansi, tetapi berdasarkan dominasi narasi yang berhasil dibangun dalam ruang digital.

Implikasi bagi Tata Kelola Pemerintahan

Perspektif Fairclough dan Hajer memberikan pelajaran penting bahwa kualitas kebijakan tidak cukup diukur dari aspek teknokratis semata. Pemerintah juga harus memperhatikan dimensi komunikasi dan konstruksi makna. Kebijakan yang baik dapat gagal apabila pemerintah tidak mampu menjelaskan alasan, tujuan, dan manfaatnya kepada masyarakat. Sebaliknya, kebijakan yang bermasalah dapat memperoleh legitimasi apabila dibungkus dengan narasi yang kuat. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan modern memerlukan transparansi dalam produksi kebijakan, keterbukaan terhadap berbagai perspektif masyarakat, literasi publik terhadap bahasa politik, penguatan ruang deliberasi yang berbasis bukti, pengawasan terhadap manipulasi informasi digital.

Penutup

Pemikiran Fairclough dan Hajer mengingatkan bahwa kebijakan publik bukan hanya persoalan regulasi, anggaran, dan birokrasi. Kebijakan juga merupakan arena pertarungan bahasa dan kekuasaan. Siapa yang mampu mendefinisikan masalah publik sering kali akan menentukan arah solusi yang diambil negara. Di era media sosial dan post-truth, bahasa telah berubah menjadi instrumen politik yang sangat strategis. Kata-kata tidak lagi sekadar menjelaskan realitas, tetapi membentuk realitas itu sendiri. Karena itu, masyarakat perlu lebih kritis dalam membaca bahasa kebijakan, sebab di balik setiap istilah yang terdengar netral sering tersembunyi kepentingan, ideologi, dan relasi kekuasaan yang sedang bekerja.